Infoaskara.com
– Mengikuti langkah Aparatur Sipil Negara (ASN), Pramono Anung sedang mempertimbangkan kebijakan bagi pekerja swasta untuk menggunakan transportasi umum. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini mengkaji kebijakan yang bertujuan mewajibkan para pekerja swasta di Jakarta menggunakan transportasi umum mirip dengan ASN.
\”Saatin ini terdapat permintaan dari sektor swasta (untuk menggunakan transportasi umum). Apakah mungkin nantinya perusahaan swasta bisa ikut menaiki alat angkutan publik di hari Rabu? Saya tengah memeriksanya,\” ungkap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung pada tanggal 12 Juni 2025.
Sebelumnya, pegawai negeri sipil di Jakarta diminta untuk menggunakan transportasi umum pada hari Rabu. Aturan ini tercantum dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.
\”Hasil evaluasi kemarin yang kami terima bersama dengan laporan dari Direktur Utama TransJakarta menunjukkan bahwa pada hari Rabu, saat Aparatur Sipil Negara diminta menggunakan transportasi publik, jumlah penumpang TransJakarta meningkat dari 1,3 menjadi 1,4 juta orang. Ini berarti terjadi kenaikan sebanyak 100 ribu,\” ungkap Pramono.
Peningkatan tersebut dikarenakan terdapat sekitar 62 ribu pegawai negeri sipil di Jakarta. Apabila angka pertambahan mencapai hingga 100ribu penumpang, diyakini bahwa keluarga dari seluruh PNS itu akan turut memanfaatkan sarana transportasi publik.
Sampai sekarang, aturan itu tetap diteruskan. Di Balai Kota Jakarta, setiap hari Rabu para petugas keamanan bertugas menjaga di area pagar dan menolak masuknya mobil pribadi.
Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi tingkat kemacetan dan pencemaran udara di Jakarta. Dalam waktu mendatang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk terus memperbaiki fasilitas transportasi publik.
Gubernur percaya bahwa apabila semua jalur Transjabodetabek telah dioperasikan, maka jumlah pengguna transportasi publik dipastikan akan bertambah.
Berdasarkan sasarannya, jumlah penumpang transportasi publik meningkat antara 5 sampai 10 persen tiap tahunnya. ***