infoaskara.com
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyatakan bahwa partainya tidak akan bergabung dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan presiden Prabowo Subianto, meskipun masih mendukung langkah-langkah yang berpihak pada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Megawati saat penutupan Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025.
\”Tugas kami ialah memastikan bahwa pembangunan nasional berjalan sesuai dengan jalur konstitusi,\” ujar Megawati dalam pernyataan yang diterimanya.
Tidak Jadi Oposisi
Walaupun tidak sedang memimpin pemerintahan, Megawati menyatakan bahwa PDIP tidak akan bertindak sebagai partai oposisi. Baginya, PDIP akan menjalankan perannya sebagai penyeimbang konstitusi yang tetap mengkritik kebijakan pemerintah secara wajar.
\”Demokrasi di Indonesia bukan merupakan sistem pemerintahan yang berbasis kabilah-kabilah kuasa, melainkan bentuk demokrasi yang mengandalkan otonomi rakyat serta aturan dasar negara,\” kata presiden kelima Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut.
Dia menyampaikan bahwa di dalam sistem presidensial yang digunakan oleh Indonesia, istilah oposisi dan koalisi seperti yang ada dalam sistem parlemen tidak dikenal.
Tetap Kritis dan Tegas
Megawati menyatakan bahwa PDI Perjuangan akan terus mengemukakan pendapat secara jelas apabila ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila serta pesan kesedihan rakyat. \”Kami pasti akan berbicara keras bila ada kebijakan yang tidak sejalan dengan perasaan dan keluhan masyarakat,\” katanya dengan tegas.
Megawati menegaskan bahwa sikap Partai tidak ditentukan oleh letaknya di dalam maupun di luar pemerintah, tetapi berdasarkan kebenaran serta etika politik yang dianjurkan oleh Bung Karno selaku tokoh pendiri negara.
\”PDI Perjuangan tetap akan menjadi pemimpin dalam perjuangan masyarakat,\” ujarnya.
PDIP Sebagai Penyeimbang
Dia juga menyatakan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai bernilai mengambil posisi di atas kebenaran dan mendukung rakyat. \”Konstitusi adalah yang tertinggi,\” katanya.
Megawati menganggap bahwa PDI Perjuangan memiliki peranan krusial dalam menjadi pengontrol agar memastikan arah pembangunan negara sesuai dengan konstitusi serta kebutuhan masyarakat.
Pengukuhan Megawati Sebagai Ketum
Pada Konferensi Nasional Keenam Partai Demokrasi Perjuangan Pancasila (PDIP), Megawati kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum dengan masa jabatan tahun 2025 hingga 2030. Rapat konferensi ini juga menyelenggarakan pertemuan komite-komite untuk menentukan arahan kebijakan partai di masa mendatang.
Megawati mengulangi, \”Tugas kami ialah menjaga agar pembangunan nasional berada di jalur yang ditetapkan oleh konstitusi.\”
Perilaku PDIP ini juga menjadi jawaban terhadap berbagai dugaan masyarakat mengenai jalannya politik partai setelah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.