Wakil Ketua Komite Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keputusan yang dicapai oleh fraksi-fraksi DPR sebagai jawaban terhadap…
17+8 tuntutan rakyat
DPR mengadakan pertemuan internal pada hari Jumat, 4 September guna merespons berbagai tuntutan terhadap institusi tersebut.
Dasco menyebut bahwa rapat rahasia yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani mencapai enam titik kesepahaman. \”Titik pertama, DPR setuju untuk menangguhkan penghapusan fasilitas perumahan bagi anggota DPR mulai dari tanggal 31 Agustus 2025,\” ujar dia di komplek parlemen, Jakarta, pada Jumat, 5 September 2025.
Sebelumnya, anggota DPR masa jabatan 2024–2025 menerima fasilitas penginapan sebesar Rp 50 juta setiap bulan sebagai ganti dari tidak adanya rumah dinas. DPR menghapuskan tunjangan tersebut lantaran menimbulkan…
demonstrasi
meroket sejak akhir Agustus hingga saat ini.
Tekanan tersebut juga merupakan bagian dari 17+8 tuntutan rakyat, di mana salah satu poinnya memiliki batas waktu singkat hingga hari ini. Saat mengumumkannya, Dasco didampingi oleh anggota fraksi DPR lainnya, seperti Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Kedua, DPR menerapkan penangguhan kunjungan kerja ke luar negeri mulai dari tanggal 1 September 2025, kecuali untuk mengikuti undangan resmi negara,\” ujar Dasco.
Selanjutnya, poin ketiga, DPR akan mengurangi jumlah dana yang dialokasikan
tunjangan
serta fasilitas anggota pasca penilaian biaya berlangganan. Komponen biaya yang akan ditinjau meliputi pengeluaran listrik, biaya layanan telekomunikasi, biaya komunikasi aktif, serta dana transportasi.
Selanjutnya, poin keempat, Dasco menyampaikan bahwa para anggota DPR yang sudah di-non-aktifkan oleh partainya tidak berhak mendapatkan fasilitas finansial. Beberapa anggota DPR yang diberhentikan akibat menimbulkan perdebatan adalah Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Wakil Ketua Komite III Ahmad Sahroni, anggota Komite IX Nafa Urbach, anggota Komite VI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta anggota Komite IX Surya Utama atau Uya Kuya.
Kemudian kesepakatan kelima yaitu, ketua DPR akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Kehormatan DPR agar bekerja sama dengan lembaga hukum partai politik terkait yang sedang meninjau lima anggota tidak aktif. Pada akhirnya, Dasco menyatakan bahwa DPR akan meningkatkan transparansi serta keterlibatan masyarakat secara signifikan dalam proses pembentukan undang-undang maupun pengambilan kebijakan lainnya.
Selain itu, kejujuran yang dijanjikan oleh Dasco adalah dengan mengumumkan detail jumlah komponen-komponen tambahan serta penghasilan anggota DPR. \”Kami akan menyertakan dokumen tersebut dan selanjutnya akan disebarkan kepada para jurnalis,\” ujarnya.
Di dalam 17 plus 8 tuntutan masyarakat, DPR diwajibkan menyelesaikan tiga poin dengan batas waktu hingga 5 September 2025. Pertama, mengakhiri fasilitas perumahan, pengungkapan anggaran DPR serta memintakan Badan Kehormatan untuk menyelidiki para anggota DPR. Sedangkan permintaan jangka panjang selama setahun mendatang adalah DPR harus meluluskan RUU Pengambilalihan Aset.