Bobby Nasution Menjaga Ketenangan: Tak Bereaksi ke Permintaan Purnawirawan Cabut Jabatan Wapres Gibran

infoaskara.com

, JAKARTA – Gubernur
Sumatra Utara
,
Bobby Nasution
enggan menanggapi salah satu poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Wakil Presiden (Wapres)
Gibran Rakabuming Raka
.

Sebagaimana diketahui, Bobby merupakan ipar dari Gibran yang merupakan anak dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bobby merupakan menantu Jokowi, yang menikahi anak keduanya, Kahiyang.

Bobby menyatakan dirinya tidak perlu menanggapi lagi ihwal wacana pemakzulan iparnya itu dari kursi Wapres. Menurutnya, sudah banyak tanggapan yang disampaikan berbagai pihak.

\”Sudah ditanggapi ya, saya rasa saya tidak usah
nanggepi
lagi,\” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri undangan acara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (28/4/2025).

Adapun pada hari yang sama, pimpinan MPR Eddy Soeparno merespons soal tuntutan Forum Purnawirawan TNI itu. Dia menyatakan MPR bakal berpegang teguh pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden serta Wakil Presiden periode 2024-2029.

\”Kita berpegang pada konstitusi saja, hasil Pemilu sudah disahkan oleh KPU, kita sudah sepakat semua dan sudah dilantik Presiden dan Wapres,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.

\”Betul, memang ada delapan poin tersebut dan sudah tersebar luas di media sosial. Banyak berita telah muncul sehingga ini adalah pendekatan Presiden; tidak untuk menciptakan kekacauan melainkan masih memberikan penghargaan karena kita sadar adanya perbedaan, beberapa orang mendukung sedangkan sebagian lainnya menentang,\” jelas Wiranto, yang juga mantan prajurit TNI dengan pangkat terakhir sebagai Panglima ABRI (sebelum berganti menjadi TNI).

Wiranto menganggap bahwa perbedaan pandangan merupakan suatu hal biasa dalam sistem demokrasi, tetapi dia berharap agar hal tersebut tidak menciptakan disintegrasi di kalangan publik.

\”Perbedaan tersebut tidak boleh menciptakan ketidakharmonisan dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Menurut saya, ini adalah pesan dari presiden,\” katanya.

Lelaki yang pernah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menggarisbawahi bahwa kedelapan poin tersebut merupakan saran yang dikirimkan ke presiden dan pastinya akan di evaluasi secara mendalam sebelum memberikan respons.

Jadi itu adalah saran yang berasal dari para anggota Forum Purnawirawan TNI. Saran ini ditujukan untuk presiden. Namun, presiden belum memberikan tanggapan cepat mengingat alasan-alasan yang telah disebutkan. Demikian kata Wiranto.