Kemenkeu Capai Realisasi Anggaran MBG Sebesar Rp3 Triliun Per 21 Mei 2025

infoaskara.com

– Menurut data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per tanggal 21 Mei 2025 telah mencapai Rp 3 triliun. Sementara itu, pada akhir bulan April tahun yang sama, jumlahnya hanya sebesar Rp 2,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut bahwa melalui APBN yang mencapai angka Rp 3 triliun secara keseluruhan, program MBG sudah melayani sekitar 3.977.514 individu sebagai manfaatnya, yaitu siswa dan ibu hamil.

Jutaan orang penerima MBG tersebut dilayani oleh 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/Dapur Umum yang telah beroperasi.

\”Realisasi anggaran MBG sampai 21 Mei 2025 adalah sebesar Rp 3,0 triliun dan SPPG atau dapur umum yang telah beroperasi sebanyak 1.386,\” kata Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Mei 2025 di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (23/5).

Selanjutnya, Deputi Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat MBG dijadwalkan bertambah menjadi 82,9 juta orang pada tahun 2025, naik dari angka sebelumnya yaitu 17,9 juta orang.

Pada mulanya, Suahasil merinci, penerima manfaat MBG terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dari semua level dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian sebanyak 2,4 juta yang terdiri dari ibu hamil, menyusui dan balita.

Berikutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan target penerima manfaat hingga mencapai angka 82,9 juta orang dengan harapan bisa tercapai di Kuarter IV tahun 2025.

\”Kita berharap bahwa 82,9 juta penerima ini akan sesegera mungkin tercapai pada Kuartal IV. Dan kita mensiagakan APBN untuk memenuhi kebutuhan MBG,\” pungkasnya.

Sebelumnya, kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan bahwa saat program ini diluncurkan secara resmi pada tanggal 6 Januari 2025, Program MBG sudah berhasil mendukung pemberian makan untuk sebanyak 570.000 siswa sekolah serta bekerja sama dengan 190 Unit Layanan Penyedia Gizi (ULPG) yang ada di seluruh 26 propinsi di tanah air.

Hingga akhir Mei, sebanyak 1.295 Satuan Pengelolaan dan Pelaksanaan Gerakan (SPPG) telah terbentuk di 38 provinsi. Menurut mereka, jika Program MBG beroperasi sepenuhnya, diperlukan 30.000 SPPG untuk menjangkau target 82,9 juta orang yang menerima manfaat.

Oleh karena itu, diperlukan penambahan anggaran MBG senilai Rp 50 triliun di atas jumlah anggaran yang ada yaitu sekitar Rp 71 triliun untuk mempercepat proses pembangunan atau pengoperasian SPPG. Selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dadan mengatakan bahwa BGN juga bekerja sama dengan beberapa entitas lainnya termasuk pemerintah lokal, departemen/instansi terkait, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta sektor privat.