infoaskara.com–
Beberapa saran telah diajukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyusul pemeriksaan mereka tentang insiden peledakan amunisi kadaluarsa yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar). Di antaranya adalah permohonan agar warga lokal berhenti serta menghindari partisipasi dalam proses penyingkiran amunisi militer TNI.
\”Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas militer yang memiliki risiko besar bagi keselamatan pribadi tanpa adanya sertifikat kemampuan khusus serta jaminan proteksi diri saat melakukan kegiatan tersebut, terlebih jika berkaitan dengan peralatan tempur militer,\” ungkap Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing seperti dilansir pada hari Sabtu (24/5).
Dengan pengawasan yang dilaksanakan, Komnas HAM menemukan bahwa penduduk umum turut serta dalam penanganan pembuatan habis amunisi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tanpa memiliki sertifikat resmi. Mereka hanya menerima pelajaran dan mempelajari hal tersebut dengan cara mandiri.
Oleh karena itu, meskipun warga sipil tersebut dipekerjakan sebagai buruh harianlepas dengan gaji sekitar Rp 150 per hari, Komnas HAM menyarankan agar mereka tidak lagi berpartisipasi dalam pengepungan amunisi.
Pada tanggal 12 Mei terjadi ledakan yang mengakibatkan 13 orang tewas. Dari jumlah tersebut, 9 korban adalah warga biasa. Sedangkan keempat korban lainnya yang gugur adalah tentara Angkatan Darat Republik Indonesia.
Kasualitas di kalangan masyarakat umum tak terlepas dari perannya dalam menghancurkan persenjataan Angkatan Darat TNI. Untuk menjauhkan penduduk lokal dari aktivitas berbahaya tersebut, Komnas HAM menyarankan Pemda Jawa Barat serta Kabupaten Garut untuk melaksanakan kampanye edukatif.
\”Pembunuhan amunisi dapat membahayakan penduduk umum. Dimohon kepada pemerintah kabupaten untuk mencari peluang kerja alternatif bagi masyarakat setempat dalam bidang yang cocok dengan sumber daya lokal, karena populasi utamanya adalah petani dan pekerja perkebunan,\” jelas Uli.