infoaskara.com
– Presiden Prabowo Subianto dengan resmi telah menghapus penyertaan modal negara senilai Rp 3 triliun yang dialokasikan untuk BUMN yakni PT Waskita Karya.
Ini seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2025 mengenai Penghapusan PP No. 34 tahun 2022 tentang Penambahannya modal negara Republik Indonesia ke dalam saham perusahaan persero (persero) PT Waskita Karya Tbk.
Aturan tersebut sudah ditanda tangani oleh Presiden Prabowo Subianto tanggal 6 Mei 2025 dan segera diumumkan pada hari yang bersamaan setelah penandatanganannya oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
\”Aturannya menghapuskan dan meniadakan Keputusan Pemerintah Nomor 34 tahun 2022 tentang Pengambilan Tambahan modal negara dari Republik Indonesia menjadi saham perusahaan persero PT Waskita Karya Tbk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195),\” demikian tertulis dalam Pasal Satu regulasi itu, seperti yang dilaporkan pada hari Jumat tanggal 20 Juni.
Berikut ini adalah kabarnya: Pemerintah bersiap menambah modal sebesar Rp 3 triliun ke PT Waskita Karya Tbk melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dana baru itu diperkirakan bakal dipakai untuk memacu percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional, khususnya dalam pembangunan jalan tol.
Persetujuan penyertaan modal negara yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 mengenai peningkatan penyertaan modal negara oleh Republik Indonesia menjadi bagian dari saham perusahaan persero PT Waskita Karya Tbk. telah ditetapkan.
\”Jumlah tambahan penyertaan modal dari negara sesuai dengan yang disebutkan di Pasal 1 maksimal senilai Rp 3 triliun,\” seperti tertulis pada Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Penambahannya itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 seperti yang diatur ulang dalam detail APBN TA 2022.
Sebaliknya, Prabowo pernah menyampaikan pendapat tegas pada suatu acara tentang infrastruktur di Jakarta mengenai penyaluran dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menegaskan bahwa ada beberapa BUMN yang kurang efektif dan cenderung lambat saat melaksanakan proyek-proyek mereka, meskipun masih bergantung pada penyertaan modal dari pemerintah.
\”Seringkali perusahaan milik negara (BUMN) berpikir bahwa bekerja dengan kecepatan rendah bukanlah masalah besar. Mereka juga cenderung menganggap pemborosan sebagai hal biasa karena percaya ada Menteri Keuangan yang akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN). Apakah sebenarnya fungsi dari PMN ini,\” ungkap Prabowo pada kesempatan pidato utama Konferensi Internasional Infrastruktur (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6).
Selanjutnya, dia menyebut bahwa pertanyaan tentang perusahaan multinasional tersebut tidak melibatkan investasi langsung asing. Di samping itu, Prabowo mendorong Badan Usaha Milik Negara di bidang konstruksi untuk menjadikan metode operasional perusahaan swasta sebagai teladan, karena diyakini lebih maju, efektif, dan teratur dalam penanganannya.
\”Dalam beberapa area khusus, seperti konstruksi dan pengembangan infrastruktur, perusahaan swasta lokal maupun global cenderung lebih maju teknologinya, efisien dalam operasional, serta mampu menyelesaikan proyek tepat waktu sambil memotong biaya signifikan. Hal ini harus diakui,\” tegasnya.